Perbedaan Organisasi Publik dan Swasta

Banyak literatur yang kita ketemukan yang disampaikan oleh praktisi-praktisi dibidang Sistim Informasi Manajemen. Mereka menuliskan sistem informasi manajemen dengan berakar dari ilmu ekonomi, hal tersebut bila dilihat dari tinjauan baik idiologi, nilai-nilai, proses dan metodologi masing-masing berbeda baik organisasi swasta maupun organisasi publik. Pemaksaan ataupun penerapan yang tidak benar akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Disamping itu bila kita lihat secara teoritis, bila diterapkan secara teori maka akan memberikan interprestasi dan kesimpulan yang berbeda, sekaligus kenyataan ini akan memberikan input yang tidak sehat dalam pengembangan ilmu administrasi negara.

Perkembangan organisasi publik dalam kontek ilmu administrasi negara baik dilihat dari segi teoritis maupun dari segi empiris. Dari segi teoritis telah berkembang tidak hanya terbatas dari segi organisasi formal, yang disebut juga dengan birokrasi. Akan tetapi juga berkembang dengan mencakup bebarapa variabel seperti sistem nilai dan sudut pandang organisasi.
Dari segi empiris kita bisa melihat kompleksitas perkembangan pada era tahun 80-an yang lebih didominasi pada sektor formal pemerintahan. Akan tetapi pada era 90-an organisasi publik telah menampilkan dirinya dengan wajah yang sangat berbeda. Ini  bisa kita lihat dari banyak fenomena, seperti dikuasainya beberapa aset publik oleh organisasi swasta. Kecenderungan ini menguat dengan adanya kebijakan privatisasi. Itu merupakan salah satu contoh betapa pentingnya kita dapat memisahkan antara organisasi swasta dan organisasi publik. Dibawah beberapa perbedaan yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo dan Subandi Agus Margono dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen. Dimana beliau meninjau dari dua variable yaitu struktur dan proses.

Dari segi struktur organisasi publik sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksterna. Termasuk dalam konteks ini adalah kuatnya faktor politik dari lembaga-lembaga terkait. Struktur internal mungkin saja mengalami perubahan-perubahan karena tekanan dari lingkungan melalui proses politik. Yang pada akhirnya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Struktur organisasi publik sangat tersentralisasi, hal ini dapat dilihat dari kewenangan pimpinan puncak yang sangat besar, sehingga aliran informasi dalam rangka pembutan keputusan juga tidak berjalan merata namun sering kenyataan ini ditutup dengan pendekatan pembuatan keputusan yang rasional. Pendekatan ini sering menghalangi kepuasan dari berbagai kelompok, sehingga keputusanpun meskipun rasional tetap memiliki derajat efektivitas yang rendah karena dukungan internal yang tidak menyeluruh, sekaligus benih konflik selalu tampak pada struktur yang demikian. Dari organisasi swasta faktor lingkungan dalam penelitian tidak begitu banyak disinggung sebagai variabel yang berpengaruh pada proses organisasi secara keseluruhan, meskipun pada kenyataan sesungguhnya sangat relevanuntuk dipertimbangkan.

Dari segi proses dapat dilihat pada faktor manajemen yang meliputi masalah kepemimpinan, semangat kerja, komitmen, kepuasan kerja dll. Manajer pada organisasi swasta lebih memiliki kopetensi yang tinggi pada penentuan tujuan dan pelaksanaan. Karena memang ukuran keberhasilan pada organisasi swasta lebih tegas dan tidak bervariasi, sedang ukuran  keberhasilan pada organisasi publik tidak jelas dan menyangkut banyak hal yang luas. Kopetensi kepemimpinan pada organisasi swasta dengan demikian menjadi sangat menentukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kompetensi kepemimpinan pada organsasi swasta lebih tinggi daripada organisasi publik.

Kalau dilihat dari segi manajemen organisasi swasta dikelola dengan proses yang dinamis. Struktur oraganisasi mungkin juga birokratis, namun ditunjang dengan proses manajemen yang lebih lugas dan responsif.
Kemudian dari proses kesimpulan yang didapat terhadap penelitian tersebut Wahyudi Kumorotomo dan Subandi Agus Margono memberikan 5 penekantan untuk mengidentifikasikan organsiasi publik yaitu :

1.    Organisasi publik identik dengan administrasi pemerintah
Seperti diketahui bahwa kegiatan pemerintah itu bermacam-macam baik dalam hal pelaksanaan kegiatan tertentu ataupun dalam hal pelayanan yang bersifat monopoli. Jenis kegiatan yang pertama dapat meliputi hubungan external, pelaksanaan hukum-hukum internal dan aturan-aturan, pekerjaan sosial, penarikan pajak, dan juga pertahanan. Sedangkan pelayanan yang bersifat monopoli dapat berupa pelayanan pos, mengontrol imigrasi, pengaturan listrik, transportasi kereta api. dll.

2.    Identifikasi organisasi publik didasarkan dengan peraturan negara, dibiayai oleh keuangan negara, dan dioperasionalisasikan oleh aparat yang mempunyai jenjang kariri tertentu
Konsekuensi pertama dari realitas ini adalah bahwa kewenangan publik menjadi dibawah kontrol politik. Departemen-departemen pemerintahan akan menjadi lembaga-lembaga yang sangat diatur oleh peraturan yang sering membatasi pencapaian tujuan pada pelayanan publik itu sendiri. Kenyataan bahwa antara negara yang satu dengan negara lain dalam pelayanan ada perbedaan seperti di Inggris misalnya pemerintah telah bekerja sama dengan organisasi sosial lainnya dalam rangka pelayanan pada publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa administrasi negara bukan sinonim dengan organisasi pemerintah. Karena administrasi negara akhirnya mencakup semua organisasi sosial, organisasi swasta yang bersama-sama melaksanakan aspek-aspek kebijakan publik (publik policy).

3.    Sifat-sifat administrasi organisasi publik berorientasi pada publik
Kaarakteristis khas yang mempunyai sifat-sifat yang berorientasi pada publik, seperti memiliki perhatian yang tinggi dengan masalah-masalah sosial dan nilai-nilai sosial, adanya kesadaran yang tinggi dengan pendapat umum, respek pada tanggung jawab publik.

4.    Melihat administrasi negara berbentuk organisasi publik memiliki ciri khusus dalam melaksanakan kebijakan publik seperti control politik, akuntabilitas, pemakian birokrasi pemerintah, pembuatan kebijakan pemerintah an penegakan hukum yang berbeda dilakukan oleh swasta
Pada hakekatnya pelayanan publik bukan monopoli pemerintah  seperti yang telah dikatakan diatas organisasi swastapun mampu juga melakukan pelayanan publik. Hanya pada sifat-sifat tertgentu sebagaimana yang diungkapkan pada pendekatan keempat hal ini menjadi monopoli pemerintah.

5.    Memfokuskan pada sifat publicness
Mengutip pendapat dari Robert Danhardt dalam  “Toward A Critical Theory of Public Organization” dari public Administration Review, 1981, maka sifat publikness dijawab dengan perlunya organisasi public memfokuskan pada demokratisasi hubungan social. Menurut dia administrasi Negara harus mengkonsentrasikan pada administrasi public yang demokratis daripada orientasi pada administrsi Negara yang otokratis, dan manajemen partisipatif daripada manajemen hirarkis.

Artikel Terkait :